Tiap Tahun Rakyat Sulsel Biayai Haji Para Wakilnya

Jakarta (KW). Rakyat Indonesia adalah rakyat yang sangat baik. Meski miskin dan belum mampu menunaikan ibadah haji namun telah bersusah payah menghajikan para wakilnya di DPRD yang telah digaji jutaan dan memiliki fasilitas mewah.


Rakyat Sulawesi Selatan tercxatat menghajikan anggota legislatif tiap bulannya melalui APBD. Haji dijadikan jatah setiap komisi. Menurut tradisi DPRD Sulsel, tiap komisi hanya dapat satu jatah namun tahun ini ada satu komisi yang dapat dua jatah.
Anggota legislatif yang memenangkan undian berhaji tahun ini adalah Armin Mustamin Toputiri (komisi E dari Golkar).  Andi Mustaman (Komisi E dari PDK). dan Andi Ina Kartika Sari (komisi A juga dari Golkar). Ni'matullah (komisi D dari Partai Demokrat), Muhtar Tayeb (Komisi B), Irwan Ince, dan Andi Akmal Pasluddin (wakil ketua DPRD dari PKS).
Keberangkat tujuh anggota legislatif tersebut menuai kritikan. Pasalnya penggunaan dana APBD tersebut tidak memiliki hukum jelas. Keberangkatan legislator tersebut dituding sebagai tindakan korupsi berjamaah.
Koordinator Komisi Pemantau legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah mengatakan, pelaksanan ibadah haji dengan menggunakan dana APBD tersebut merupakan tindakan penipuan publik dan korup. "Tujuan mereka apa ke tanah suci, MUI mestinya mengeluarkan fatwa apakah itu halal atau haram. Intinya sembilan juta penduduk Sulsel yang berkontribusi untuk retribusi untuk APBD, pakah sudah mengihlaskan," kata Syamsuddin kepada Tribun melalui telepon selulernya, Makassar.
"Inilah kesalahan mereka, mengapa pakai APBD untuk berhaji, saya sendiri sebagai penduduk Sulsel dan mengakui saya tidak ikhlas pakai uang itu. Saya tidak ikhlas karena di Sulsel ini masih banyak masalah yang harus di atasi seperti gizi buruk dan banyak lagi masalah sosial ekonomi yang belum diselesaikan pemerintah," tegas Syamsuddin. Juga, manfaatnya apa. Kalau manfaat pribadi kenapa harus pakai dana rakyat.
Tradisi haji undian dari dana APBD tersebut merupakan bentuk kelalaian tim auditor keuangan BPK. "Selama ini BPK tidak pernah menjadikan DPRD Sulsel sebagai sampel pemeriksaan penyelewangan keuangan daerah. Buktinya, mereka lolos ke tanah suci dengan memakai dan APBD uang rakyat," ungkap Syamsuddin. "Selama kami memantau inilah kelemahan yang dimanfaatkan DPRD Sulsel untuk menyalahgunakan dana APBD tersebut. Anggota DPRD kita ini tidak berbicara halal-haram yang penting aman maka mereka ambil, mereka curi," ujar Syamsuddin.
Jika anggota legislatif tersebut ke tanah suci dengan alasan untuk pengawasan atau pemantauan, maka keberangkatan tersebut tidak perlu melalui pengundian. Ini undian seperti arisan. (*)