Pemerintah Thailand Bersedia Membantu Proses Investigasi Kasus Rohingya

Pengungsi Rohingya yang berada di Thailand Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra telah mengumumkan Thailand akan membantu PBB dan...

Pengungsi Rohingya yang berada di Thailand
Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra telah mengumumkan Thailand akan membantu PBB dan Amerika Serikat dalam melakukan penyelidikan atas temuan laporan Reuters bahwa para pejabat imigrasi Thailand telah menjadikan pengungsi Rohingya sebagai obyek perdaganagn manusia.

Pada hari Jumat PBB dan Amerika Serikat menyerukan penyelidikan atas laporan yang diterbitkan pada hari Kamis berdasarkan investigasi selama dua bulan di tiga negara tersebut.

Laporan ini mengungkapkan kebijakan rahasia untuk menghilangkan pengungsi Rohingya dari pusat-pusat penahanan imigrasi Thailand dan mengantarkan mereka ke pedagang manusia yang menunggu di laut .

Yingluck , yang juga memimpin komite pemerintah untuk urusan perdagangan manusia , menolak mengomentari temuan ketika ditanya tentang reaksinya tersebut.

"Saya tidak bisa mengomentari masalah Rohingya dan ini menajdi tanggung jawab dari Kementerian Luar Negeri untuk menangani , " katanya ketika diwawancarai Reuters .

"Kementerian akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan PBB untuk membantu dengan penyelidikan yang mereka butuhkan . "

Rohingya adalah etnis Muslim dari Myanmar , yang tidak diakui keberadaannya oleh negara.

Bentrokan antara Rohingya dan etnis Rakhine Buddha meledak di Myanmar tahun lalu , membuat 140.000 orang kehilangan tempat tinggal , sebagian besar dari mereka Rohingya .

Sejak itu, puluhan ribu Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar dengan perahu dan banyak tiba di barat daya Thailand.

Menurut laporan Reuters , Rohingya diangkut melintasi Thailand selatan setelah dikirim kepada pedagang manusia di laut .

Mereka kemudian disandera di kamp-kamp yang tersembunyi dekat perbatasan dengan Malaysia sampai kerabat mereka membayar uang tebusan untuk membebaskan mereka .

Beberapa dipukuli dan beberapa dibunuh .

Juru bicara badan pengungsi PBB Vivian Tan membuat pernyataan yang mengatakanbahwa kasus ini perlu diselidiki secepat mungkin.

Di sisi lain, Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Marie Harf mengatakan mereka menyadari laporan menyatakan bahwa pejabat Thailand telah terlibat dalam menjual Rohingya migran untuk perdagangan manusia .

" Kami mendesak pemerintah Thailand untuk melakukan investigasi serius dan transparan dalam masalah ini , " kata  Harf .

Risiko Sanksi

Mayor Jenderal Chatchawal dari Kepolisian Kerajaan Thailand dikutip dalam laporan Reuters mengatakan bahwa ada kebijakan resmi untuk mendeportasi Rohingya ke Myanmar .

Dia menyebut ini " cara alami atau pilihan kedua " tetapi juga mengatakan Rohingya menandatangani pernyataan di mana mereka setuju mereka ingin kembali ke Myanmar .

Reuters sendiri menemukan fakta bahwa laporan tersebut ditulis berulang-ulang tanpa adanya penerjemah bahasa Rohingya .

Kelompok pengawas berbasis di New York, Human Rights Watch mengkritik Thailand untuk memindahkan para tahanan ke pusat penyelundupan dan perdaganagn manusia .

Mereka memperingatkan Thailand bisa menghadapi penurunan peringkat dalam daftar AS mengenai penegakan hukum terburuk di dunia atas kasus perdagangan manusia .

Penurunan tersebut akan menempatkan Thailand , sekutu AS terdekat dan pusat ekonomi kedua terbesar di Asia Tenggara , akan mendapat sanksi dari AS dan bisa diposisikan setara dengan Korea Utara dan Iran sebagai salah satu pemain terburuk dalam memerangi perdagangan manusia .

Departemen Luar Negeri AS mengumpulkan informasi untuk Perdagangan melalui laporan Traficking In Persons ( TIP ) yang melaporkan pada Juni .

Menurut Departemen Luar Negeri , Thailand menghadapi penurunan otomatis untuk Tier 3 , peringkat terendah , kecuali ada sebuah usaha untuk membuat " upaya yang signifikan " untuk meningkatkan rekor dalam memerangi perdagangan manusia .

Penempatan Tier 3 ini bisa mengakibatkan Thailand dikenai sanksi oleh AS .

Sek Wannamethee , juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand , mengatakan sebelumnya bahwa masalah Rohingya adalah salah satu dari beberapa kebijakan Amerika Serikat adalam mempertimbangakn untuk menurunkan kelas Thailand .

Menurut data polisi , sembilan orang telah ditangkap di Thailand sehubungan dengan penyelundupan Rohingya pada tahun 2013 , termasuk dua pejabat pemerintah .

Thailand menuntut 27 orang tersebut untuk kasus perdagangan manusia pada tahun 2012.

(Kharizma A./Australia
Network News)

Baca Juga:

Internasional 5983703835743497172

Poskan Komentar

emo-but-icon

Video Berita Haji

Populer

Terbaru

Iklan

item